DAFTAR ISI
I. Pendahuluan...........................................................................................................2
II. Estonia
2.1 Latar Belakang Estonia..............................................................................3
2.2 Proses Integrasi ke Uni Eropa....................................................................4
2.3 Alasan Uni Eropa.......................................................................................5
III. Latvia
3.1 Latar Belakang Latvia...............................................................................6
3.2 Proses Integrasi ke Uni Eropa...................................................................10
3.3 Alasan Uni Eropa......................................................................................12
IV. Lithuania
4.1 Latar Belakang Lithunia............................................................................13
4.2 Proses Integrasi ke Uni Eropa...................................................................14
4.3 Alasan Uni Eropa......................................................................................21
V. Penutup..................................................................................................................22
DAFTAR PUSTAKA
BAB 1
PENDAHULUAN
Estonia, Latvia, dan Lithuania menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 2004. Tiga negara yang sekarang menganut ideologi demokrasi liberal tersebut memiliki sejarah yang cukup panjang serta penuh dengan transisi dan reformasi sebelum bergabung dengan Uni Eropa. Proses integrasi yang terjadi pun tidak bisa dibilang singkat. Hubungan ekonomi Estonia, Latvia, dan Lithuania dengan Uni Eropa diawali dengan penandatanganan dan ratifikasi perjanjian perdagangan bebas pada tahun 1994. Kemudian, pada tahun 1995 tiap-tiap negara menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Setelah selama beberapa tahun ketiga negara tersebut menanti keputusan dari Uni Eropa, akhirnya mereka bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004.
Secara umum, ketiga negara Baltik tersebut mengalami kemajuan perekonomian yang cukup pesat jika dibandingkan dengan Rusia dan republik-republik Soviet lainnya. Estonia merupakan salah satu negara Baltik yang berada di garis depan reformasi ekonomi. Negara tersebut masih menggunakan mata uangnya sendiri hingga saat ini. Negara ini telah cukup sukses dalam menarik bantuan asing, investasi, serta reorientasi perdagangan luar negeri ke Barat. Sementara itu, Latvia dan Lithuania pernah mengalami kemerosotan ekonomi yang cukup parah sejak kemerdekaannya. Namun, pada pertengahan 1990-an mulai tampak gejala pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
Bergabungnya ketiga negara tersebut ke Uni Eropa ditengarai karena adanya pertimbangan ekonomi, keamanan, dan pemulihan situasi sosial dan politik. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai motivasi bergabung akan dijelaskan pada bab seanjutnya dalam makalah ini.
Dalam makalah yang ditulis dengan metode studi pustaka ini, penulis akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan bergabungnya Estonia, Latvia, dan Lithuania dengan Uni Eropa. Masalah yang akan dijelaskan meliputi latar belakang ketiga negara tersebut, motivasi bergabung dengan Uni Eropa, motivasi Uni Eropa menerima tiap-tiap negara, dan proses integrasi ketiga negara tersebut ke Uni Eropa.
BAB II
ESTONIA
2.1 LATAR BELAKANG
Republik Estonia merupakan sebuah negara yang berada di Eropa Tengah. Negara yang dalam bahasa lokal disebut Eesti Vabariik ini memiliki batas darat sepanjang 339 km dengan Latvia di selatan dan sepanjang 229 km dengan Rusia di sebelah timur. Estonia dipisahkan dari Finlandia di utara oleh Teluk Finlandia dan dari Swedia oleh Laut Baltik di bagian barat. Setelah berabad-abad berada di bawah kekuasaan Denmark, Swedia, Jerman, dan Rusia, Negara Estonia berhasil mencapai kemerdekaannya pada tahun 1918. Namun, Estonia kembali harus menghadapi invasi Rusia pada 17 Juni 1940. Tidak lama sejak peristiwa tersebut, Estonia pun terpaksa tunduk di bawah rezim Komunis Uni Soviet. Estonia berhasil merebut kembali kemerdekaannya pada 1991 ketika Uni Soviet mengalami kejatuhan. Sejak pasukan Rusia benar-benar pergi dari Estonia pada 1994, Estonia memiliki kebebasan untuk membangun hubungan politik dan ekonomi dengan Eropa Barat. Akhirnya, Estonia bergabung dengan NATO dan Uni Eropa pada tahun 2004.
Bergabungnya Estonia ke dalam Uni Eropa bukanlah tanpa sebab. Secara khusus, Estonia mempunyai tiga motivasi dalam tindakannya mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa. Pertama, Estonia ingin meraih kesuksesan dalam menjalani masa transisi setelah terbebas dari Uni Soviet. Estonia berharap keterlibatannya dalam Uni Eropa dapat mendorong reformasi politik dan ekonomi dalam negeri. Selain itu, mereka berharap dapat memperluas pasar perdagangan. Persaingan dengan perusahaan asing diharapkan dapat memicu perusahaan domestik untuk meningkatkan teknologi dan manajemen, mengurangi kesenjangan ekonomi dengan negara-negara di Eropa Barat, dan menjaga stabilitas politik dalam negeri. Estonia ingin pula mengatur tiga sektor, yaitu buruh, pertanian, dan lingkungan. Ikut campurnya UE diharapakan akan dapat mengatur buruh dengan menciptakan banyak pekerjaan di tengah kurangnya produktivitas dan kurangnya sikap kompetitif; dapat memberi subsidi bagi pertanian; dan mengatur lingkungan yang akan mengeluarkan biaya hingga 120 miliar euro.
Kedua, bergabung dengan Uni Eropa berarti memberi kesempatan pada Estonia untuk berpartisipasi aktif dalam kompetisi pasar internasional. Globalisasi dan pasar internasional bergerak semakin cepat dan kebanyakan negara di Eropa Timur memiliki ketergantungan yang semakin besar terhadap perekonomian luar negeri. Kebanyakan negara di Eropa Timur menganggap bahwa bergabung dengan Uni Eropa adalah sebuah langkah penting untuk menahan tekanan dari pasar internasional, memperkuat daya saing, dan meningkatkan kemampuan berpartisipasi dalam integrasi ekonomi global.
Ketiga, bergabung dengan Uni Eropa merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan jaminan keamanan. Estonia menganggap bahwa negara-negara yang telah tergabung dalam Uni Eropa merupakan negara yang lebih aman dan demokratis. Bergabung dengan Uni Eropa tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan sosial dan memberikan keuntungan politik tersendiri.
2.3 PROSES INTEGRASI
Proses integrasi Estonia ke Uni Eropa terjadi secara bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pada tahun 1997, Estonia mendapatkan undangan untuk memulai negosiasi keanggotaan Uni eropa. Selanjutnya, baru pada tahun 2002, tepatnya pada saat konferensi Uni Eropa berlangsung di Kopenhagen, Estonia mendapatkan undangan resmi untuk bergabung dengan Uni Eropa. Pada bulan September 2003, Estonia mengadakan voting dalam sebuah referendum mengenai masalah integrasi ke Uni Eropa. Hasilnya, banyak yang menyetujui Estonia bergabung dengan Uni Eropa. Akhirnya, pada 1 Mei 2004 Estonia dinyatakan sebagai salah satu dari sepuluh negara baru yang bergabung dengan Uni Eropa.
2.2 ALASAN UNI EROPA MENERIMA
Uni Eropa memiliki alasan-alasan khusus menerima Estonia sebagai salah satu anggotanya. Pertama, perluasan ke arah timur adalah pertimbangan politik dan keamanan yang strategis bagi Uni Eropa. Uni Eropa memang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat seperti halnya Amerika dan Jepang. Namun, dalam bidang keamanan dan diplomasi, Uni Eropa belum terintegrasi secara keseluruhan. Masih ada kesulitan untuk mencapai satu kesepakatan bersama. Untuk memegang peranan penting dalam dunia global saat ini, Uni Eropa merasa perlu merangkul negara-negara yang berkualitas untuk meningkatkan kekuatan politik dan militernya.
Kedua, manfaat ekonomi merupakan salah satu pertimbangan dalam perluasan keanggotaan Uni Eropa ke negara-negara di sebelah timur, termasuk Estonia. Dengan melakukan perluasan anggota, Uni Eropa berharap dapat menciptakan suatu pasar yang besar dan terintegrasi di Eropa. Di sisi lain, ada pula pertimbangan bahwa Estonia pernah mengalami transisi dan reformasi yang panjang serta memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang kualitasnya cukup tinggi. Hal-hal tersebut merupakan potensi tersendiri yang dimiliki oleh Estonia dan menjadi nilai tambah di mata Uni Eropa.
BAB III
LATVIA
3.1 LATAR BELAKANG
Republik Latvia didirikan pada tanggal 18 November 1918, tetapi baru diakui kedaulatannya tahun 1920. Sejak tahun 1940—1941, Latvia dibawah kekuasaan Uni Soviet. Setelah itu, Latvia dibawah kekuasaan Nazi Jerman dari tahun 1941—1945. Jatuhnya Nazi Jerman, Latvia kembali dikuasai Uni Soviet hingga tahun 1991. Pada 21 Agustus 199, Latvia mendeklarasikan restorasi kemerdekaan de facto. Sejak itu, hubungan diplomatik internasional didirikan kembali dengan menjadi anggota PBB. Pada tahun 1998, Latvia bergabung dalam WTO. Pada tahun 2004, Latvia menjadi anggota Uni Eropa dan NATO.
Nama "Latvija" berasal dari Latgallians kuno. Etnis yang berada di Latvia terbagi menjadi empat etnis inti, yakni suku Baltik Indo-Eropa, Couronians, Selonians dan Semigallians. Latvia terbatasan dengan Laut Baltik, Estonia, dan Lithuania dengan luas wilayah 64.589 km2. Wilayah Latvia terdiri dari dataran rendah yang subur dan perbukitan dengan sebagian besar wilayahnya kurang dari 100 meter di atas permukaan laut. Latvia terdapat sungai-sungai, danau-danau, dan tepi pantai yang belum dikembangkan serta dibatasi oleh hutan pinus, bukit pasir, dan pantai pasir putih. Latvia beriklim sedang dengan musim panas denga puncak terpanas 15, 80 dan musim dingin dengan puncak terdingin di bawah minus 4, 50 dengan tingkat kelembaban yang tinggi.
Bentuk pemerintahan Latvia ialah republik parlementer yang lebih sering disebut Saeima. Namun, kedaulatan berada di tangan rakyat. Saeima dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum secara langsung, serentak, dan rahasia berdasarkan perwakilan proposional. Semua rakyat Latvia memiliki hak untuk memilih saat telah berusia 18 tahun pada hari pemilihan umum dan memiliki hak dipilih saat berusia 21 tahun pada hari pemilihan umum. Ketentuan jumlah saeima yang dipilih harus proposional dengan pemilih yang di kabupaten. Masa jabatan Saeima berlangsung selama empat tahun. Pemilihan Saeima dilaksanakan pada hari sabtu pertama pada bulan Oktober.
Jika Saeima dipilih untuk mengganti Saeima sebelumnya—padahal belum empat tahun menjabat—pemilihan tetap berlangsung selama sebulan, tetapi masa jabatan Saeima yang terpilih merupakan sisa dari masa jabatan Saeima sebelumnya hingga diadakan pemilu lagi untuk membentuk Saeima yang baru. Tempat Saeima bekerja di gedung parlemen di Riga (ibukota Latvia), dapat bersidang di tempat lain jika hanya dalam keadaan “luar biasa”. Para Saeima membentuk presidium yang terdiri dari ketua, dua deputi, dan sekertaris. Presidium bertanggung jawab kepada Saeima. Seima juga menunjuk anggotanya yang telah lulus kualifikasi. Presidium wajib menyelenggarakan sidang-sidang Saeima dan jadwal “Sittings” teratur dan luar biasa. Presidium wajib menyelenggarakan “Sittings” dari Saeima jika diminta oleh Presiden, Perdana Menteri, atau tidak kurang dari sepertiga anggota Saeima. Para Saeima harus menetapkan aturan-aturan untuk menyediakan operasi internal dan menjaga ketertiban negara. Saeima memiliki hak untuk mengatur perundang-undangan sesuai dengan prosedur Konstitusi. Setiap tahun, Saeima akan menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jika Saeima membuat keputusan yang melibatkan pengeluaran tidak termasuk dalam anggaran, dana harus dialokasikan untuk menutupi pengeluaran tersebut. Setelah akhir tahun anggaran, kabinet harus menyerahkan akuntansi pengeluaran anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Saeima.
Para Saeima harus memilih Presiden untuk masa jabatan empat tahun. Presiden dipilih dengan pemungutan suara rahasia dengan mayoritas suara tidak kurang dari lima puluh satu anggota Saeima. Calon presiden tidak memiliki status kewarganegaraan ganda. Jika yang terpilih sebagai Presiden adalah anggota Saeima, ia harus mengundurkan diri dari keanggotaan Saeima. Presiden mewakili negara dalam hubungan internasional dan menunjuk perwakilan diplomatik Latvia, serta menerima perwakilan diplomatik negara-negara lain. Presiden melaksanakan keputusan Saeima tentang pengesahan perjanjian internasional. Presiden berhak mengusulkan pembubaran Saeima. Setelah proposal, referendum nasional harus diadakan. Jika hasil referendum lebih dari setengah suara rakyat mendukung pembubaran, Saeima akan dibubarkan. Pemilihan umum Saeima yang baru dilakukan tidak lebih dari dua bulan setelah tanggal pembubaran Saeima. Jika Saeima dibubarkan, agenda Saeima yang belum terlaksana dikerjakan oleh presiden selama terbentuknya Saeima yang baru. Jika Presiden mengundurkan diri, meninggal atau diberhentikan dari jabatan presiden sebelum masa tugas berakhir, ketua Saeima akan menjalankan tugas presiden sampai Saeima telah terpilih presiden baru.
Kabinet terdiri dari Perdana Menteri dan Menteri yang dipilih oleh Perdana Menteri. Kabinet terdiri dari orang-orang yang berpihak kepada presiden. Jumlah kementerian dan ruang lingkup tanggung jawabnya, serta hubungan antara institusi negara ditentukan oleh hukum. Dalam rangka untuk memenuhi tugas mereka, perdana menteri dan para menteri harus memiliki kepercayaan dari Saeima. Kinerja perdana menteri dan para menteri akan dipertanggungjawabkan kepada Saeima. Jika Saeima mengungkapkan ketidakpercayaan pada perdana menteri, kabinet keseluruhan harus mengundurkan diri. Jika ada ketidakpercayaan pada satu menteri, menteri tersebut harus mengundurkan diri dan orang lain akan ditunjuk untuk mengganti posisi tersebut.
Dalam periode 2003–2007, perekonomian Latvia memiliki pertumbuhan yang luar biasa dengan produk domestik bruto (PDB) meningkat sebesar 10,3% dan 12,2% pada tahun 2007 dan 2006. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan perekonomian Latvia menjadi overheating:
1) Pertumbuhan kredit pada tingkat tahunan lebih dari 50%, walau stok kredit (70% dari PDB pada akhir 2005) meningkat mendekati rata-rata Uni Eropa. Harga real estate melonjak lebih dari 60% pada 2005 dan 2006.
2) Permintaan domestik tumbuh berlebihan, khususnya konsumsi swasta dan investasi real estat, sehingga defisit transaksi berjalan mencapai puncaknya pada akhir tahun 2006 di lebih dari 25% dari PDB.
3) Upah dan harga inflasi meningkat pada awal tahun 2007. Inflasi meningkat hampir 10% pada pertengahan 2007. Nilai tukar IHK dihargai sebesar 15% dari Uni Eropa untuk penutupan tahun 2007. Kenaikan upah substansial dan pertumbuhan produktivitas yang rendah mengikis daya saing Latvia signifikan.
Sebagai akibat dari overheating, perekonomian Latvia memiliki akumulasi kerentanan eksternal yang memperburuk dampak krisis keuangan global:
1) Utang kotor negeri luar meningkat di atas 130% dari PDB, tertinggi di antara negara-negara anggota Uni Eropa yang baru.
2) Eksternal hutang dengan jatuh tempo di bawah 1 tahun (termasuk deposito non-penduduk) melebihi 50% dari PDB. Sebuah tambahan 12% dari PDB dalam kewajiban eksternal menengah dan jangka panjang jatuh tempo pada 2009. Dengan demikian, Latvia sangat berisiko modal berhenti secara mendadak.
3) Solvabilitas keprihatinan terutama hubungannya dengan sektor swasta, yang memiliki hutang bersih luar negeri sebesar 70% dari PDB. Sektor publik menjadi kreditur eksternal bersih, meskipun ada resiko bahwa hal itu akan dianggap kewajiban sektor swasta.
4) Laporan dari Bank menyatakan bahwa jangka pendek aset eksternal cair yang substansial (45% dari PDB) dan penyediaan beberapa penyangga arus keluar eksternal. Namun, nilai pasar aset dan kemampuan merealisasikan dengan cepat di lingkungan keuangan internasional.
Latvia menjadi anggota Uni Eropa memiliki tujuan yaitu meningkatkan perekonomian. Saat pendudukan Uni Soviet dan Nazi Jerman lalu Uni Soviet kembali, keadaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Latvia sangat memprihatinkan. Akibat kekalahan perang, negara-negara anggota Uni Soviet harus memberi ganti rugi kepada pihak yang menang. Keadaan masyarakat Latvia yang memburuk memilih keluar dari Uni Soviet saat peluang itu terbuka. Pemerintah Latvia berusaha meningkatkan perekonomian dengan memperbaikan hubungan diplomasi luar negeri, salah satunya bergabung dengan Uni Eropa.
Dengan menjadi anggota Uni Eropa, Latvia mendapatkan bantuan berupa pinjaman. Dalam tiga tahun yang akan datang, pinjaman sebesar EUR 7,5 miliar (LVL 52,7 miliar) akan tersedia untuk Latvia dari donor keuangan internasional. Pemerintah Latvia melakukan berbagai tindakan untuk membendung krisis likuiditas dan memastikan stabilitas eksternal jangka panjang, sambil mempertahankan nilai tukar mata uang. Program-program tersebut, meliputi:
1) Langkah-langkah pemulihan kepercayaan dalam sistem keuangan yang lebih luas. Pengetatan kebijakan substansial fiskal akan mengurangi kebutuhan pembiayaan
2) Pemenuhan kriteria defisit Maastricht untuk memfasilitasi adopsi Euro pada tahun 2012
3) Kebijakan pendapatan yang kuat mengurangi inflasi dan meningkatkan daya saing
4) Kebijakan struktural harus mendorong pertumbuhan produktivitas dan membantu menghasilkan pergeseran yang dibutuhkan dari non-tradables menjadi produksi tradables.
Inti tujuan Latvia menjadi anggota Uni Eropa yaitu memperkuat kontrol perbatasan eksternal, memerangi kejahatan terorganisir, migrasi ilegal, perdagangan narkoba, pencucian uang dan memperbaikan suaka prosedur.
3.2 PROSES INTEGRASI
Latvia mengirimkan aplikasi keanggotaan Uni Eropa pada 27 Oktober 1995 berdasarkan pasal 49 tentang Uni Eropa. Perdana Menteri Indulis Emsis merupakan tokoh yang membawa Latvia menjadi anggota Uni Eropa. Pemerintah Latvia mengadakan referendum, apakah Latvia bergabung menjadi anggota Uni Eropa ataukah tidak pada tanggal 20 September 2003. Hasilnya, 66,9% memilih bergabung dengan Uni Eropa.
Selama jangka waktu pengajuan aplikasi ke Uni Eropa, pemerintah Latvia berusaha untuk memenuhi kriteria politik atau persyaratan agar dapat diterima menjadi anggota Uni Eropa. Tindakan-tindakan pemerintah Latvia dalam memenuhi kriteria politik dan syarat bergabung dengan Uni Eropa, meliputi:
1) Memajukan reformasi adminitrasi dan peradilan serta memberantas korupsi
2) Meningkatkan kualitas hakim baik pra-peradilan hingga pascaperadilan
3) Pemisahan elit politik dengan pengusaha bisnis
4) Layanan sipil politik harus netral dan berstandar profesional yang tinggi dalam peradilan fitur karakteristik negara hingga tingkat yang rendah mengenai korupsi
5) Pemerintah dan parlemen Latvia menyediakan sumber daya keuangan yang memadai
6) Kelompok etnis minoritas dalam masyarakat Latvia diwakili secara seimbang pada tingkat poltik
7) Keberhasilan pemerintah Latvia menekan krisis ekonomi di Latvia
8) Melakukan privatisasi
9) Mendesak proses integrasi sosial berkelanjutan dengan berkerja sama Ketenagakerjaan dan Sosial Komite Parlemen Eropa untuk menghasilkan dokumen referensi.
Sistem ekonomi Latvia menjadi stabil dan tingkat inflansi 7% dari PDB. Para inventor Barat berinventasi ke sektor-sektor perusahan besa, menengah, hingga perusahan kecil. Hal ini merupakan integrasi Latvia ke dalam Uni Eropa. Dengan memperhatikan Pembesaran Makalah Strategi perkembangan menuju aksesi oleh masing-masing negara kandidat yang disajikan oleh Komisi (COM (2000) 700), keputusan yang diambil oleh Dewan Eropa, terutama di Kopenhagen (21 dan 22 Juni 1993), Helsinki (10 dan 11 Desember 1999), Nice (7-9 Desember 2000) dan Gothenburg (15 dan 16 Juni 2001), Kemitraan Aksesi untuk Latvia menyimpulkan pada tahun 1999, Peraturan 47 (1) Tata Tertib, laporan Komite Luar Negeri, Hak Asasi Manusia, Umum Keamanan dan Kebijakan Pertahanan dan pendapat dari komite lain yang terkait (A5-0252/2001), Uni Eropa menerima Latvia menjadi anggotanya pada tanggal 1 Mei 2004.
3.3 ALASAN UNI EROPA MENERIMA
Motivasi Uni Eropa menerima Latvia, setelah mengalami proses integrasi, menjadi anggota Uni Eropa yaitu perluasan keangotaan Uni Eropa ke daerah-daerah eks Uni soviet. Latvia diperlukan untuk mengefektivitaskan Komunitas Rapid Alert System dalam menjaga kualitas makanan yang beredar di pasar Eropa. Kemudian, Uni Eropa mendorong pertisipasi Latvia dalam program kesehatan
yang dicanangkan tahun 2000. Selain itu, tujuan Uni Eropa menerima Latvia menjadi anggotanya yaitu mengembangkan metode dan sistem saling tukar informasi dan mengkoordinasi teknologi pengawasan perbatasan dan adat istiadat.
BAB IV
LITHUANIA
4.1 LATAR BELAKANG
Setelah kemerdekaannya padatahun 1990,Lithuania sebagai negara yang baru berdaulat,memikirkan cara bagaimana agar negara lain, khususnya Eropa mengakui keberadaannya. Sebagai negara ex-Soviet, Lithuania pun berupaya memperkuat diri dengan perlindungan dari pihak lain, sebagai bentuk kewaspadaan jika suatu baktu Rusia sebagai negara induk atau negara – negara lain ingin menguasanya. Oleh karena itu, Lithuania memerlukan aliansi dan yang paling dekat dan berpengaruh (dalam hal benua) adalah Uni Eropa.
Salah satu syarat yang sangat penting untuk menjadi anggota Uni Eropa, yaitu perekonomian yang baik dan stabil, Lithuania mampu memenuhinya.Lithuania termasuk ke dalam negara yang digolongkan dengan julukan Baltic Tigers (Macan Baltik), yaitu negara – negara di Laut Baltik, yang berada di kawasan Barat Laut Eropa yang kemudian maknanya mengalami proses penyempitan sehingga hanya untuk wilayah di kawasan Laut Baltik, tetapi merupakan bagian dari Uni Soviet. Negara – negara yang termasuk dalm kategori ini adalah negara dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini adalah akibat dari reformasi ekonomi dan liberalisasi yang telah diberlakukan mulai dari tahun 2000.Produk domestic Bruto Lithuania sendiri adalah 7,5% dan pernah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Eropa bersama Latvia dan Estonia. Di tambah dengan tingkat pengangguran yang sangat keci, bahkan dibawah rata – rata Uni Eropa. Hal inilah yang menjadikan Lithuania semakin percaya diri untuk bergabung dalam keluarga besar Uni Eropa.
4.2 PROSES INTEGRASI
Langkah – langkah yang ditempuh Lithuania dalam pengjuan diri sebagai calon kandidat anggota Uni Eropa adalah sebagai berikut :
1. 8 Desember 1995, Presiden Lithuania, Algirdas Brazauskas
beserta Perdana Menterinya Adolfas Slelevicius, mengirimkan berkas “permintaan” pada Presiden Uni Eropa.
2. 5 September 2001. Parlemen Eropa memberikan resolusi untuk Lithuania tentang “permintaan menjadi anggota Uni Eropa.
Setelah melalui dua hal di atas, Uni Eropa mengajukan syarat – syarat untuk menjadi anggota Uni Eropayang disebut Kriteria Kopenhagen, adalah sebagai berikut:
1. Pemenuhan Kriteria Politik :
· Mencatat bahwa hak-hak etnis minoritas terlindung dengan baik, menunjukkan perlunya meningkatkan fungsi kelembagaaan demi keefektifan pengawasan terhadap hak – hak tertentu.
· Mendorong Lithuania untuk mengintensifkan upaya untuk mereformasi polisi dan menyimpulkan reformasi peradilan; menarik perhatian terhadap kebutuhan untuk secara radikal memotong periode penahanan pra-sidang dan untuk memastikan penahanan yang tidak digunakan ketika tidak sepenuhnya termotivasi; menganggap bahwa langkah-langkah untuk peningkatan kondisi penjara harus menjadi prioritas utama.
· Membantu untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan, keluarga masyarakat dan pendidikan dan memperkuat penghormatan terhadap perempuan dan hak-hak anak;
· Mengulang panggilan untuk upaya yang lebih besar untuk memerangi fenomena perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual dari Lithuania ke negara-negara Uni Eropa dan di tempat lain, mencatat bahwa program nasional sekarang berada di bawah persiapan, menganggap ini sebagai tanggung jawab juga untuk Uni Eropa dan negara-negara tujuan; mempertahankan pandangan bahwa korban harus dijamin perlindungan, perawatan kesehatan, dan bantuan hukum dan psikologis;
· Menuntut Pemerintah Lithuania untuk menghilangkan ketentuan dalam hukum pidana yang mendiskriminasikan pria homoseksual dan wanita lesbian terutama Pasal 122, ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia oleh Komisi Hak Asasi Manusia Eropa;
· Catatan bahwa sementara korupsi mempengaruhi pembentukan hukum, aturan, peraturan dan keputusan tampaknya relatif rendah, korupsi adalah masalah administrasi, menyambut baik resolusi pada Prinsip Etika Politikus Negara dan Pegawai Negeri Sipil oleh Parlemen Lithuania dan mendorong Lithuania ke langkah perang melawan korupsi baik dengan memastikan bahwa pihak berwenang memiliki sumber daya yang memadai untuk mendeteksi dan menyelesaikan kasus dan dengan berjuang untuk meningkatkan remunerasi, pelatihan meningkatkan dan memperkuat etika profesional dalam pelayanan sipil;
2. Kriteria Ekonomi
· Mendukung kesimpulan Komisi dan Dewan Asosiasi bahwa Lithuania adalah sebuah ekonomi pasar yang berfungsi dan harus mampu mengatasi tekanan kompetitif dan kekuatan pasar dalam Uni dalam jangka menengah, dengan ketentuan bahwa reformasi akan diteruskan.
· Diorong oleh kinerja yang kuat dari ekonomi Lithuania, surat tren yang sangat positif dalam indikator makro-ekonomi yang paling, termasuk ekspor, defisit pemerintah dan neraca transaksi berjalan, menyambut fakta bahwa Lithuania telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia ;
· Mempertimbangkan bahwa dasar semakin kokoh bagi pertumbuhan jangka panjang sekarang muncul dan bahwa hal ini secara radikal memperkuat prospek untuk kapasitas Lituania baik untuk memenuhi kebutuhan investasi yang besar danuntuk menjamin peningkatan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya;
· Menyambut ratifikasi Piagam Sosial Eropa oleh Parlemen Lithuania, yang bersangkutan, namun, tentang pengangguran meningkat; mencatat bahwa fenomena ini untuk sebagian besar merupakan hasil dari perubahan struktural; yakin bahwa sementara memiliki efek langsung, struktural perubahan juga mengarah pada peningkatan efisiensi dan daya saing yang lebih besar dan bahwa hal ini akan menghasilkan penciptaan lapangan kerja baru dengan kecepatan percepatan;
· Percaya bahwa memperlambat proses reformasi ekonomi dalam jangka panjang hanya akan memperburuk masalah pengangguran, mempertimbangkan, bagaimanapun, bahwa sementara mempertahankan upaya reformasi ekonomi, negara juga harus berkomitmen penuh untuk membantu para penganggur, meningkatkan penyediaan dari pelatihan ulang dan perlindungan sosial, memerangi kemiskinan dan menjaga kohesi sosial, sesuai dengan model sosial Eropa; menyadari adanya kendala ketat tersirat dalam kebutuhan untuk tidak menempatkan stabilitas makro-ekonomi beresiko, tetapi mendorong Lithuania untuk mengembangkan kebijakan dalam salam;
· Catatan mengenai adopsi pertanian dan rencana pembangunan pedesaan dan yakin akan relevansi tujuan dan tindakan spesifik yang termasuk didalamnya; percaya, bagaimanapun, bahwa pertimbangan tambahan bisa diberikan kepada pertanyaan bagaimana Lithuania pertanian akan mendapatkan profil sendiri dan meningkatkan daya saing di pasar Uni Eropa;
· Merekomendasikan bahwa kerangka peraturan dan kapasitas penegakan hukum yang mengatur kepemilikan tanah, sewa tanah dan penggunaan lahan ditingkatkan, khususnya dalam hal proses privatisasi hutan, sehingga tidak membahayakan perlindungan nilai-nilai alam pedesaan yang tinggi, dan untuk mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tujuan pembangunan pedesaan terpadu;
· Percaya bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran di tingkat lokal dan di antara petani individual mengenai tantangan dan peluang yang muncul sekarang ini, menarik perhatian pada peran penting bahwa organisasi-organisasi petani dapat bermain dalam konteks ini; meminta Komisi untuk memastikan bahwa tidak akan ada penundaan lebih lanjut dalam peluncuran proyek Phare khusus ditujukan untuk memperkuat organisasi-organisasi seperti di negara-negara kandidat;
· Kesepakatan pengembalian tanah
· Peralihan penggunaan dolar-AS ke Euro.
3. Kriteria Acquis
· Catatan gambaran umum rinci dan penilaian termasuk pada tahun 2000 Reguler Komisi Laporan; catatan, juga, bahwa Lithuania menganggap laporan ini menjadi tujuan; mengakui bahwa Lithuania sejak publikasi telah membuat kemajuan lebih lanjut dalam mengaitkannya dengan acquis, termasuk di daerah kebijakan sosial, energi, dan industri (daya saing promosi);
· Mempertimbangkan bahwa negara-negara kandidat baik dan negara-negara anggota akan membutuhkan masa transisi di daerah-daerah tertentu;
· Panggilan juga untuk dialog sosial lintas sektor dan pengenalan perjanjian kolektif, sesuai dengan yang akan dipantau oleh perwakilan karyawan ;
4. Strategi Pra-Aksesi
· Lithuania dan Komisi untuk menyelesaikan persiapan untuk peluncuran program Sapard untuk pertanian dan pembangunan pedesaan dengan kecepatan semua, apakah senang bahwa program Phare muncul untuk beroperasi dengan baik; catatan bahwa perencanaan untuk proyek ISPA terus berlanjut;
· Mendorong Pemerintah untuk mempercepat identifikasi lokasi untuk dan pengembangan skema percontohan pertanian-lingkungan dalam program pedesaan untuk pembangunan nasional.
· Dapat memberikan kepuasan terhadap partisipasi Lithuania pada sebagian besar program kemasyarakatan.
5. Negosiasi – negosiasi yang dilakukan pra-aksesi :
· Yakin bahwa kecepatan negosiasi keanggotaan Lithuania menunjukan kualitas persiapan keanggotaan Lithuania yang telah disambut gembira, dan berharap Lithuania dapat menjaga catatan yang baik ketika datang untuk menghormati komitmen yang dibuat dalam negosiasi;
· Menyambut dan sangat mendukung peta jalan untuk kesimpulan dari negosiasi disusun oleh Komisi dan disahkan oleh surat Dewan Eropa di Nice, dengan kepuasan bahwa kemajuan sejauh ini sejalan dengan itu;
· Merekomendasikan Lithuania untuk mendanai dan memberikan perhatian khusus pada sektor nergi dan pertanian, serta kapasitas administrasi di beberapa daerah, dalam persiapan lanjutan untuk keanggotaan Uni Eropa;
· Mendorong partisipasi Lithuania pada baru Komunitas Kesehatan Actionprogramme sejak tahun 2000;
6. Isu – isu lain
· Menyambut tanda-tanda bahwa Lithuania dapat mengambil keputusan pada tanggal penutupan untuk unit 2 di pembangkit nuklir Ignalina baik sebelum akhir tahun 2004, yang merupakan batas untuk keputusan ini sesuai dengan Strategi Energi Nasional;. Mendesak Pemerintah Lithuania dan Parlemen untuk mengintensifkan persiapan untuk penutupan penuh dari PLTN Ignalina untuk memungkinkan pemenuhan komitmen tersebut; panggilan di negara-negara anggota untuk meningkatkan bantuan bilateral dalam kerangka dana internasional untuk penutupan INPP; meminta peningkatan dana Uni Eropa untuk membantu memfasilitasi penutupan INPP;
· Sadar bahwa Lithuania akan menjadi lebih tergantung pada ada pembangkit listrik berbahan bakar fosil, yang banyak sangat mencemari, menganggap bahwa untuk membatasi peningkatan ketergantungan ini, Lithuania harus berusaha untuk memanfaatkan potensi besar untuk penghematan energi; menganggap bahwa berat dan kebijakan harga yang harus disesuaikan dengan tujuan ini;
· Menekankan perlunya rencana strategis nasional dan regional yang komprehensif untuk restrukturisasi wilayah sekitar Ignalina Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, berdasarkan dialog yang mendalam dengan penduduk di wilayah ini.;
· Mendorong Bank Investasi Eropa untuk mengkaji bagaimana investasi untuk meningkatkan efisiensi energi dan menghasilkan energi dengan cara yang ramah lingkungan dapat lebih difasilitasi;
· Percaya bahwa Lithuania dapat juga diberikan dalam posisi yang baik untuk mempromosikan solusi alternatif, seperti eksploitasi biomassa lebih luas termasuk produksi biofuel, penciptaan tanaman co-generasi baru dan peningkatan penggunaan gas dalam bauran energi setelah melakukan yang diperlukan studi kelayakan, dan bahwa ini mungkin berkontribusi dalam cara yang terbatas namun berharga, untuk memasok energi dan juga untuk pembangunan pedesaan;
· Mempertimbangkan hal tersebut karena kesamaan antara tantangan yang kandidat Uni Eropa dan negara-negara non-kandidat dalam menghadapi wilayah di daerah tertentu, kemungkinan untuk mengembangkan kerjasama regional di daerah-daerah harus diperiksa.;
· Menekankan hak Lithuania untuk menentukan kebijakan keamanan sendiri secara independen dan menyambut baik upaya-upaya untuk mengintegrasikan Lithuania di berbagai struktur keamanan Euro-Atlantik sebagai langkah untuk mengurangi zona keamanan yang berbeda di Eropa;
· Poin bahwa, mengikuti pembesaran, Kaliningrad akan menjadi daerah kantong dalam Uni Eropa dengan standar hidup yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang berdekatan, menyambut sehubungan dengan itu, fakta bahwa Rusia telah diberi status Kaliningrad ekonomi khusus, yang dapat berarti kemungkinan lebih besar pertumbuhan ekonomi di daerah; catatan dengan kepuasan bahwa Lithuania terus memainkan peran konstruktif dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama dengan Rusia sehubungan dengan Oblast Kaliningrad, namun menekankan bahwa keterlibatan Uni Eropa dalam dialog dengan Rusia harus diperkuat, terutama untuk memastikan kemungkinan pergerakan bebas antara Kaliningrad dan Rusia, dan antara Kaliningrad dan negara-negara Uni Eropa yang berdekatan, termasuk dalam kerangka kerja sama Schengen;
· Memerintahkan Presiden untuk meneruskan resolusi ini kepada Dewan, Komisi, parlemen dari Negara-negara Anggota dan Pemerintah dan Parlemen Lithuania.
Setelah menyatakan mampu memenuhi syarat – syarat dari Kriteria Kopenhagen diatas, maka pada tanggal 16 April 2003 di Athena, ditandatangi perjanjian untuk masuknya Lithuania menjadi anggota Uni Eropa. Sebelumnya pada tanggal 10 dan 11 Mei 2003 diadakan referendum di Lithuania mengenai keinginan bergabungnya ke dalam Uni Eropa, dengan hasil 90 persen dari penduduknya setuju. Akhirnya pada tanggal 1 November 2004, Lithuania resmi menjadi anggota Uni Eropa.
4.2 ALASAN UNI EROPA MENERIMA
Lithuania bisa menjadi target perluasan pasar. Hal ini adalah yang paling penting dari motivasi Uni Eropa menerima Lithuania menjadi anggota. Karena sebagai organiasasi yang sebagian besar perhatiannya tertuju pada sektor ekonomi, pasar merupakan hal yang paling urgen, selain sebagai sumber bahan baku juga untuk jual-beli hasil produksi.
Kedua adalah Standar Uni Eropa untuk memperluas wilayahnya telah berhasil. Karena pada dasarnya, Uni Eropa berkeinginan memperluas keanggotaan dan menyeleksi negara yang memang pantas dan menguntungkan untuk menjadi anggota, sehingga dengan masuknya Lithuania ditambah dengan masuknya dua negara “Macan Baltik” lain, salah satu standar perkembangan Uni Eropa tercapai.
BAB V
PENUTUP
Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum, motivasi Estonia, Latvia, dan Lithuania untuk bergabung dengan Uni Eropa adalah berdasarkan pada pertimbangan ekonomi, keamanan, dan pemulihan situasi sosial dan politik. Berkaitan dengan masalah ekonomi, Estonia, Latvia, dan Lithuania bermaksud memperluas pangsa pasarnya. Bergabungnya ketiga negara Baltik tersebut dengan Uni Eropa memberi kesempatan bagi tiap-tiap negara untuk meningkatkan investasi dan perannya di pasar internasional. Selain itu, ketiga negara tersebut berharap dapat meningkatkan manajemen dalam tiga sektor yaitu buruh, pertanian, dan lingkungan. Peran serta Uni Eropa memberikan peluang bagi mereka untuk lebih memberdayakan para buruh lewat lapangan kerja yang dibuka oleh Uni Eropa.
Berkaitan dengan masalah keamanan, Estonia, Latvia, dan Lithuania berharap bisa mendapat jaminan keamanan yang lebih baik apabila bergabung dengan Uni Eropa. Ketiga negara tersebut telah mengalami sejarah panjang yang penuh perjuangan ketika berada di bawah rezim komunis Uni Soviet. Sebagai negara yang kecil, ketiga negara itu merasa belum memiliki jaminan keamanan yang cukup memadai bagi bangsanya. Pengalaman sejarah yang mereka lalui ketika berada di bawah rezim komunis Uni Soviet membuat mereka menilai bahwa keamanan sangatlah penting, bahkan bagi negara-negara kecil seperti mereka sekalipun.
Sementara itu, dalam hal sosial dan politik, ketiga negara tersebut berharap integrasi mereka dengan Uni Eropa dapat meningkatkan stabilitas sosial dan politik dalam negeri. Paham sosialisme yang pernah menjadi bagian dari ketiga negara tersebut terbukti gagal dalam perjalanan sejarahnya. Oleh karena itu, integrasi dengan Uni Eropa menjadi salah satu langkah yang strategis bagi mereka untuk mengubah ideologi dan memantapkan landasan sosial-politiknya.
Di sisi lain, Uni Eropa pun memiliki motivasi dalam merangkul ketiga negara Baltik tersebut. Secara umum, motivasi Uni Eropa berkaitan dengan masalah legitimasi dan ekonomi. Dengan perluasan ke arah timur, Uni Eropa semakin memperkokoh legitimasinya. Selain itu, Uni Eropa juga bertujuan menciptakan suatu pasar raksasa yang terintegrasi di Eropa.
Uni Eropa membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mengabulkan lamaran ketiga negara Baltik agar dapat bergabung dengan Uni Eropa. Hal ini dikarenakan ada hal-hal yang masih harus dipertimbangkan dalam proses integrasi. Secara umum pertimbangan tersebut meliputi kesiapan dan kematangan ekonomi, politik, serta sosial dari negara-negara calon anggota Uni Eropa. Pada akhirnya, Estonia, Latvia dan Lithuania dinyatakan masuk menjadi anggota uni Eropa pada tahun 2004.
